Klaim Halal Tanpa Sertifikasi Halal: Risiko Hukum dan Sanksi yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha

Mengaku Halal Tanpa Sertifikat, Apakah Melanggar Hukum?

Kepercayaan konsumen terhadap label halal dibangun melalui proses sertifikasi resmi. Oleh karena itu, klaim halal tidak dapat dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU JPH”) mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal apabila dinyatakan sebagai produk halal. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 UU JPH.

Selain itu, Pasal 25 huruf a UU JPH mewajibkan pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal untuk mencantumkan Label Halal pada kemasan, bagian tertentu produk, atau tempat tertentu pada produk. Dengan demikian, pencantuman label halal merupakan konsekuensi dari sertifikasi, bukan sebaliknya.

Artinya, pelaku usaha tidak dapat terlebih dahulu mengklaim produknya halal tanpa melalui mekanisme sertifikasi yang ditetapkan pemerintah. Klaim tersebut berpotensi menyesatkan masyarakat mengenai status kehalalan produk.

Perspektif perlindungan konsumen juga memperkuat larangan tersebut. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji sebagaimana dikatakan dalam label, keterangan, iklan, atau promosi.

Apabila suatu produk mencantumkan klaim halal tanpa memiliki Sertifikat Halal yang sah, klaim tersebut dapat dianggap sebagai informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dampaknya tidak hanya menurunkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang sengketa hukum.

Fenomena tersebut masih ditemukan di Indonesia. Sejumlah pengamat menilai penggunaan klaim halal tanpa dasar sertifikasi menciptakan distorsi terhadap tujuan sistem Jaminan Produk Halal yang dibangun untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim.

Baca juga: Produk Anda Sudah Halal, Tapi Belum Tersertifikasi? Ini Celah yang Bisa Jadi Masalah!

Apa Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Mengklaim Halal Tanpa Dasar?

Pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi halal tidak hanya berimplikasi administratif. Dalam kondisi tertentu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang diatur peraturan perundang-undangan.

UU JPH mengatur bahwa pelanggaran terhadap kewajiban yang berkaitan dengan sertifikasi halal dapat dikenai sanksi administratif. Bentuknya meliputi peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain itu, Pasal 56 UU JPH memberikan dasar penegakan hukum terhadap pelanggaran tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Sertifikat Halal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Jika dilihat dari sisi perlindungan konsumen, pelaku usaha yang mencantumkan informasi atau label yang menyesatkan juga berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen.

Konsekuensi pidananya diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dapat dikenai penjara pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 8. Selain itu, dalam Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen juga diatur terkait:

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:

• perampasan barang tertentu;
• pengumuman keputusan hakim;
• pembayaran ganti rugi;
• perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
• kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
• pencabutan izin usaha.”

Selain sanksi hukum, pelaku usaha juga menghadapi risiko bisnis yang tidak kalah besar. Reputasi perusahaan dapat menurun, kepercayaan konsumen hilang, dan hubungan dengan mitra usaha terganggu.

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, transparansi menjadi bagian penting dari tata kelola bisnis. Karena itu, sertifikasi halal seharusnya dipandang sebagai bentuk kepatuhan hukum sekaligus strategi membangun kredibilitas usaha.

Program Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK

Pemerintah secara aktif mempercepat sertifikasi halal, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Program ini menggunakan skema pernyataan mandiri (self declare) sehingga pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat secara gratis. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kepastian hukum sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Pelajari lebih lanjut tentang syarat dan cara mengurus sertifikat halal 2026.

Kepatuhan Halal Bukan Sekadar Formalitas

Sertifikasi halal bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak konsumen memperoleh informasi yang benar. Mengklaim halal tanpa Sertifikat Halal dapat memunculkan konsekuensi hukum, finansial, dan reputasi.

Pelaku usaha sebaiknya memastikan seluruh proses sertifikasi telah selesai sebelum mencantumkan label atau klaim halal pada produk. Langkah preventif tersebut jauh lebih efektif dibandingkan menghadapi sengketa hukum di kemudian hari.

SIP-R Consultant siap membantu perusahaan dalam memahami kewajiban Sertifikasi Halal, menyusun strategi kepatuhan, mendampingi proses sertifikasi, serta meminimalkan risiko hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hubungi tim SIP-R Consultant untuk memperoleh pendampingan hukum dan kepatuhan halal yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.***